REPUBLIKA.CO.ID, PROBOLINGGO -- Presiden SBY didesak mengembalikan gelar 'Knight Grand Cross in the Order of the Bath’ dari Ratu Elizabeth II pada Oktober 2012 lalu. Desakan itu menyusul dibukanya kantor perwakilan Papua Merdeka di Oxford, Inggris pada 28 April lalu.
Namun, Jubir Presiden SBY, Julian Aldrin Pasha berkelit jika gelar tersebut diberikan Ratu Inggris, bukan Pemerintah Inggris. Jadi, menurutnya Julia, pengembaliannya tidaklah relevan. "Gelar itu kan dari Ratu, tidak ada kaitannya," katanya, Sabtu (4/5).
Staf khusus presiden bidang hubungan internasional, Teuku Faizasyah mengatakan, pemberian gelar dengan peresmian kantor perwakilan Papua Merdeka dua hal yang berbeda. Ia menegaskan gelar yang diberikan kepada SBY karena apresiasi Ratu atas prestasi SBY dalam memajukan Indonesia, memajukan ekonomi, demokrasi dan juga terkait upaya bersama hubungan bilateral.
"Gelar itu penghargaan dari Ratu, sama sekali tidak terkait dengan pemerintahan dan parlemen. Perlu dibedakan," katanya.
Kantor Perwakilan Papua Merdeka resmi dibuka aktivis yang menamakan diri Free West Papua Campaign. Pembukaan dihadiri Wali Kota Oxford Mohammaed Niaz Abbasi, anggota parlemen Inggris, Andrew Smith, dan mantan wali kota Oxford, Elise Benjamin. Kabarnya, kantor tersebut dibuka untuk memenuhi tuntutan kampanye.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
