REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo masih tinggi dan tertinggi di DIY yakni sekitar 23 persen untuk penduduk miskin dan 24 persen untuk Kepala Keluarga (KK) miskin.
Padahal APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) di Kulonprogo hanya sekitar Rp 800 miliar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp 60 miliar dan separuh di antaranya dikelola RSUD Wates karena sudah BLUD.
"Jadi anggaran tersebut tidak mampu untuk mengentaskan kemiskinan. Karena kami masih memikirkan untuk pendidikan, kesehataan, infrastruktur, dan untuk gaji pegawai saja mencapai Rp 65 persen. Oleh karena itu pemerintah kabupaten Kulonprogo melakukan upaya yang membangkitkan dan menggelorakan kepedulian sosial dan menggunakan upaya yang tidak di-back up oleh APBD," kata Wakil Bupati Kulonprogo Sutedjo pada wartawan di Kepatihan Yogyakarta, Kamis (2/5).
Dia memberi contoh, setiap minggu dilakukan bedah rumah miskin dengan anggaran dari donatur sekitar Rp 10 juta per rumah dan juga ada partisipasi masyarakat di lokasi rumah yang dibedah. Sejak selama tahun 2012 sudah ada 200 rumah yang dibedah.
''Kami juga membangkitkan Bazda (Badan Amil Zakat Daerah). Sebelum tahun 2011 hanya terkumpul rata
rata Rp 200-300 juta per tahun. Kini terkumpul sekitar Rp 1,3-1,4 miliar per tahun." ungkap dia.
Lebih lanjut dia mengatakan milai triwulan kedua 2012 Kabupaten Kulonprogo membentuk KAKB (Kelompok Asuh keluarga Binangun) yakni satu kelompok berisi rata-rata 10 KK (Kepala Keluarga) yang terdiri dari: empat KK dari keluarga sejahtera dan enam KK dari keluarga prasejahtera.
Mereka melakukan aktivitas usaha seperti warung, membuat kerajinan, usaha makanan dan lain-lain. Menurut dia, dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011-2016, angka kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo harus bisa turun sekitar 7,5 persen.
"Sehingga setiap tahun kami harus menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,5 persen. Harapan kami tahun 2013 angka kemiskinan di Kulonprogo menjadi sekitar 20 persen untuk penduduk miskin dan 21 persen untuk KK miskin," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika