REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menkominfo Tifatul Sembiring membantah rilis yang dikeluarkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Menurutnya, BPK belum memberikan hasil investigasinya kepada kementerian.

"Kita belum terima dari BPK," jelasnya saat dihubungi Kamis (2/5). Lagipula, bila BPK menemukan adanya tendensi inefisiensi, hal tersebut bukan berarti penyimpangan. 

FITRA merilis hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester kedua tahun 2012. Dari laporan itu sedikitnya 15 kementerian diduga merugikan negara hingga Rp 8,3 triliun.

Kemenkominfo disebut masuk ke dalam lima besar kementerian yang yang disinyalir FITRA merugikan negara hingga Rp 174 miliar dengan 198 kasus.

Menurut Tifatul, hal itu bisa menjadi temuan BPK karena ada anggaran yang berubah.  "Misalnya ada pembayaran yang jadi tambah besar dari anggaran semula karena komponen elektronik berubah," katanya. 

"Dari tahun 1985 di Kemenkominfo juga kita melihat ada tagihan-tagihan frekuensi yang pembayarannya tidak bertuan," jelasnya. 

Temuan ini, kata dia juga sudah dilaporkan Kemenkominfo dan akan segera diminta fatwanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika