REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai bantuan langsung tunai (BLT) tidak tepat dijadikan kompensasi kenaikan BBM. Karena BLT tidak mampu mengurangi angka kemiskinan yang disebabkan dari kenaikan harga BBM. 

"Pengalaman BLT 2008, angka kemiskinan tetap melonjak tajam," kata Ketua DPP PPP, Arwani Thomafi ketika dihubungi Republika, Rabu (1/5).

Menurut Arwani kompensasi kenaikan BBM sebaiknya diarahkan ke sektor-sektor pertanian. Alasannya 70 persen masyarakat miskin di Indonesia hidup di wilayah pedesaan dan bekerja sebagai petani.

Selain itu, kompensasi kenaikan BBM sebaiknya juga diarahkan ke peningkatan infrastuktur publik. Seperti listrik dan transportasi massal. "Kondisi jalan dan jembatan masih banyak yang butuh segera diperbaiki atau dibangun," ujarnya.

Menurut Arwani sejak Indonesia merdeka, rasio jumlah penduduk penerima listrik baru mencapai 72 persen. Artinya ada 28 persen penduduk belum tersentuh listrik karena minimnya jaringan. 

Maka dari itu pemerintah perlu membangun jaringan transmisi listrik ke berbagai daerah. "Jika pilihan ini dilakukan, maka itu jauh lebih baik dari pada pendidikan kolektif bangsa untuk terus menjadi peminta-minta," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika