REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat tidak mempermasalahkan apabila mekanisme pembagian bantuan langsung tunai (BLT) ke masyarakat melibatkan sekretariat gabungan pendukung pemerintah. Hal ini untuk mencegah tuduhan money politik ke partai penguasa tersebut.

"Kalau perlu semua partai ikut tancap bendera di lokasi BLT," kata anggota Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana ketika dihubungi Republika, Rabu (1/5).

Sutan menyatakan, Setgab telah melakukan rapat bersama terkait rencana pemerintah menaikan harga BBM dan bentuk kompensasi ke masyarakat. Rapat yang digelar Selasa (30/4) malam di Jalan Diponegoro Jakarta ini sepakat menjadikan BLT opsi terakhir kompensasi kenaikan BBM. "Setgab menyamakan persepsi kompensasi BBM," ujar Sutan.

Setgab berpandangan kompensasi kenaikan harga BBM sebaiknya diarahkan pada program yang berkaitan dengan peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sutan misalnya mencontohkan, pentingnya membuat program padat karya untuk menyerap tenaga kerja. 

Pemerintah juga perlu memperbaiki sarana transportasi massal yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi publik. "BLT opsi terakhir," katanya.

Menurutnya, BLT tak perlu diperdebatkan. Sutan menyatakan tidak ada yang salah dari memberikan bantuan ke masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM. "Mereka yang miskin dan hampir miskin bisa terbantu dengan BLT," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika