REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kenaikan harga BBM merupakan kebijakan yang tepat dilakukan pemerintah. Menurut Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical), subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran karena dipakai kaum menengah atas.

"Sebanyak 80 persen pemakai BBM bersubsidi adalah kalangan menengah atas. Tentunya mereka tidak patut mendapat subsidi," ujar Ical saat memberi kuliah umum di ITB, Rabu (1/5).

Diakuinya kebijakan ini memang tidak populer. Selain itu juga akan menyebabkan inflasi dan dampaknya kesulitan finansial bagi masyarakat kecil. Namun, ujar dia, kenaikan BBM menjadi opsi yang paling tepat demi kepentingan rakyat miskin.

Namun, lanjutnya, kenaikan ini harus disertai kompensasi kepada rakyat. Baik secara jangka pendek atau jangka panjang. Pemberian kompensasi ini, sebagai suatu cara meredam gejolak yang akan terjadi di masyarakat. "Jangka pendek misalnya, saya setuju dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada rakyat miskin," ujar dia.

Sementara jangka panjang, pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan dan pendidikan menjadi lebih bisa diprioritaskan. Menurut capres dari Golkar ini, pemerintah harus dapat mengalokasikan subsidi tersebut untuk mengintervensi pendidikan dan biaya infrastruktur sekolah.

"Kita akan save 50 persen dari subsidi BBM yang sebesar Rp 250 triliun untuk pendidikan dan kesejahteraan rakyat," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika