REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra menilai kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi akan menyengsarakan rakyat. Pemerintah harus berpikir seribu kali untuk menaikkan BBM sampai segala usaha telah maksimal.
"Ini harus menjadi opsi paling akhir ketika jalan sudah buntu," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Selasa (30/4).
Menurut Fadli, alasan pemerintah dengan menyebut selama ini subsidi tidak tepat sasaran dan menjadi beban APBN terdengar janggal. Pertimbangannya, kenapa baru sekarang pemerintah membicarakan beban APBN. Justru ini menunjukkan pemerintah tak punya rencana dan antisipasi yang matang.
"Tiba saat, tiba akal," ungkap Fadli.
Kenaikan BBM, lanjut dia, akan mempersulit kehidupan rakyat yang sudah susah. Inflasi akan naik, harga melambung tinggi. Akibatnya, rakyat akan makin menderita karena kebijakan tersebut.
Sementara pemerintah belum maksimal berusaha meningkatkan produksi minyak dan gas. Banyak blok migas yang tidak dieksplorasi dan dieksploitasi. Bahkan timbul kecenderungan tetap mempertahankan impor agar ada komisi dan rente.
Ia menilai, jebolnya subsidi karena masih maraknya pencurian BBM. Langkah pemerintah membatasi pemakaian solar dan premium bagi kendaraan dinas, perkebunan, dan pertambangan ternyata tidak efektif. Karena tak ada sanksi tegas bagi pelanggarnya. Selain itu, BBM subsidi yang harusnya disalurkan dari depot ke SPBU bisa langsung ke pertambangan, perkebunan.
"Tidak ke SPBU. Maksud hati ingin batasi subsidi tapi tidak terencana dengan baik," jelas Fadli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika