REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi tahun 2012 untuk biaya tak terduga dan bantuan sosial rendah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai penyerapan yang kecil menunjukkan akses masyarakat untuk mendapatkan support anggaran belum dilayani maksimal.

Wakil Ketua Badan Legislasi (banleg) DPRD Kota Cimahi, Ike Hikmawati, mengatakan penyerapan belanja tidak terduga hanya mencapai 2,1 persen atau sebesar Rp 60,9 juta dari sekitar Rp 2,8 miliar.

Bantuan sosial terserap 7,52 persen atau sebesar Rp 25 juta dari Rp 332,3 juta. "Support anggaran masih belum dapat dilayani secara maksimal," ujarnya, Senin (29/4).

Padahal menurutnya, pada 2012, Kota Cimahi dilanda bencana banjir dan kondisi luar biasa (KLB) DBD. Kasus DBD meningkat dua kali lipat dari 2011. Sehingga, menjadi masalah krusial tersebut mendapat sorotan pansus sebab belum adanya perhatian serius dari pemkot.

DPRD berharap pemkot Cimahi memberikan perhatian dan keberpihakan kepada masyarakat dengan menerapkan konsep penanggulangan bencana meliputi preventif, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan konstruksi sesuai dengan anggaran yang telah disediakan.

Ia juga menilai perlu segera diberlakukan standarisasi pelayanan kesehatan yang didukung ketersediaan SDM, ruang atau bangunan, dan alat kesehatan.

Selain itu, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota 2012, DPRD juga memberikan 18 catatan strategis. Di antaranya terkait tingginya angka pengangguran, minimnya kuota penerima beasiswa tingkat SMA, masih adanya buta huruf, dan kemiskinan yang meningkat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika