REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik meminta publik bersabar dan memberi pemerintah waktu untuk merumuskan kebijakan guna melindungi rakyat miskin, terkait pengurangan subsidi BBM.

"Bersabar sedikit. Saya tidak ragu-ragu tapi beri waktu pemerintah untuk memproteksi masyarakat menengah bawah," kata Jero Wacik di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (29/4).

Presiden SBY dengan didampingi Wakil Presiden Boediono, mengumpulkan sejumlah menteri untuk mematangkan kebijakan pengurangan subsidi BBM dalam suatu rapat tertutup, Senin (29/4).

Jero mengatakan, Presiden SBY berulang kali menegaskan agar suara rakyat didengar dan masyarakat miskin harus terlindungi. Ia juga menyebutkan jika opsi telah mengerucut pada kebijakan satu harga dengan harga di bawah Rp 6.500.

"Kalau memang nanti opsinya satu harga, kita hitung berapa inflasi, kalau inflasinya lumayan harus diyakinkan proteksi kepada rakyat miskin," katanya.

Kompensasi rakyat miskin, tambah Jero, harus jelas bentuk dan besarannya agar rakyat miskin terlindungi. Ia menyebutkan sejumlah kompensasi yang dimungkinkan antara lain dalam bentuk beras untuk rakyat miskin, beasiswa miskin atau bantuan tunai.

Saat ditanya peluang kompensasi itu diselewengkan menjadi kepentingan politik, Jero menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menjadikan alat politik.

Bahkan Jero mengatakan, jika perlu semua partai politik dapat memasang bendera waktu penyerahan.

Bila Presiden SBY akan menjelaskan mengenai kebijakan pengurangan subsidi BBM tersebut dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional, yang diikuti gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia, Selasa (30/4) besok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika