REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Ketua Komisi IV DPR RI Romahurmuziy meminta pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan. "Sikap Komisi IV sendiri dalam rencana kenaikan harga BBM ini adalah tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi untuk nelayan, sama dengan rencana tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi untuk roda dua dan pelat kuning (angkutan umum)," katanya di Purwokerto, Senin (29/4).
Dengan demikian, kata dia, nelayan Indonesia yang jumlahnya sekitar tiga juta jiwa ini tidak lagi dibebani dengan tambahan kenaikan harga BBM bersubsidi ketika segmen masyarakat yang lain tidak dibebani dengan rencana tersebut. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa ada dua persoalan dalam distribusi BBM untuk nelayan, yakni jumlah solar paket dealer nelayan (SPDN) dan masalah kuota. "Pertama, jumlah SPDN masih sangat kurang atau tidak ideal," kata dia tanpa menyebutkan jumlahnya.
Dia mengaku, dalam setiap kunjungan kerja di berbagai daerah, nelayan setempat mengeluh karena harus beli solar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus lebih banyak lagi membangun SPDN untuk nelayan.
"Akan tetapi, setelah pembangunan SPDN dianggarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, timbul persoalan kedua, kuotanya tidak maksimal, tidak mencukupi. Lagi-lagi yang terjadi, Pertamina bersikeras tidak mau mencukupi kebutuhan SPDN sesuai dengan permintaan karena diduga diselewengkan di tengah laut," paparnya.
Menurut dia, Komisi IV DPR telah berkali-kali mengingatkan pemerintah untuk tidak mengurangi kuota BBM untuk nelayan jika yang dipersoalkan adalah masalah kebocoran. "Tolong kalau yang dipersoalkan adalah adanya kebocoran, tekan kebocoran, tetapi jangan kemudian kuota untuk nelayan itu diturunkan atau distagnankan, tidak berkembang jumlahnya karena jumlah nelayan kita terus bertambah," tegasnya.
Karena jumlah nelayan terus bertambah, kata dia, kemampuan mereka melaut dan hari berlayarnya juga bertambah "Apalagi pemerintah dalam lima tahun ini, sudah disetujui DPR untuk pembangunan kapal 30 gross tonage (GT) sebanyak 1.000 unit. Ini berarti hari melautnya bertambah karena kapal 30 GT itu kemampuan melautnya 75 mil, pasti kebutuhan solarnya bertambah, tetapi kuotanya tidak ditambah," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya meminta pemerintah menambah kuota solar bersubsidi untuk nelayan. Kendati demikian, Romi memandang perlu kontrol agar nelayan tidak melakukan penyimpangan terhadap BBM bersubsidi. "Instrumen yang dilakukan, tentu jangan dinaikkan. Sikap Komisi IV sendiri, tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi untuk nelayan," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika