REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Bogor Rachmat Yasin membantah  ikut terlibat dalam kasus dugaan suap perolehan ijin lokasi tanah untuk tempat pemakaman bukan umum (TPBU) di Tanjungsari, Kabupaten Bogor.

Menurutnya, izin lokas tanah tersebut sudah sesuai dengan prosedur. "Ijin sudah sesuai prosedur, tidak ada yang dilanggar," kata Rachmat Yasin yang ditemui di gedung KPK, Jakarta, Senin (29/4).

Rachmat Yasin tiba di gedung KPK pada pukul 09.30 WIB. Ia memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini. Namun Yasin mengaku bukan diperiksa terkait kasus dugaan suap ijin lokasi tanah untuk TPBU, melainkan sebagai saksi untuk kasus dugaan proyek Hambalang.

Mengenai perizinan lokasi tanah seluas 1 juta meter persegi, Rachmat awalnya menolak untuk menjawab pertanyaan wartawan di KPK.

Dia pun ditanya soal adanya suap antara PT Garindo Perkasa dengan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iyus Djuher. Akan tetapi, bupati berkelit hal itu di luar kewenangannya. Apakah ada komunikasi antara Iyus Djuher agar memberikan ijin penggunaan tahan itu kepada Yasin, ia membantahnya.

"Kalau hubungan dinas ada, kalau hubungan yang lain tidak ada," bantahnya.

Ditanya mengenai pesan singkat dari Iyus Djuher, ia malah mengaku tidak tahu. Padahal sebelumnya Yasin mengakui kepada wartawan di Bogor beberapa waktu lalu, jika ada pesan singkat dari Iyus Djuher yang meminta tanda tangan izin lokasi tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika