Ahad 28 Apr 2013 17:31 WIB

Anggaran Reses DPRD Purwakarta Capai Rp 1,7 Miliar

Rep: Ita Nina Winarsih/ Red: Nidia Zuraya
Kantor DPRD Purwakarta, Jawa Barat.
Foto: IST
Kantor DPRD Purwakarta, Jawa Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Alokasi anggaran untuk kegiatan reses anggota dewan Purwakarta, mencapai Rp 1,7 miliar per tahun. Anggaran tersebut, dinilai cukup tinggi. Bahkan, terkesan pemborosan. Mengingat, manfaat dari reses tersebut masih belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Hikmat Ibnu Ariel, ketua LSM gerakan moral masyarakat Purwakarta (GMMP), mengatakan, seharusnya anggaran untuk reses ini dikaji ulang lagi. Kegiatan ini, tak perlu menghambur-hamburkan uang rakyat secara berlebihan. Sebab, manfaatnya juga tak terlalu dirasakan oleh masyarakat. Apalagi, kegiatan reses ini lebih dominan seremonialnya. "Kegiatan dewan itu, dinilai kurang maksimal," jelasnya, Ahad (28/4).

Hikmat menyebutkan,  reses merupakan salah satu amanat dari peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan setiap legislator. Hanya saja, harus melihat efektivitas dan efesiensi dalam pelaksanaannya. Antara besarnya anggaran dengan out put reses masih belum sebanding.

Salah satu indikatornya, banyaknya aspirasi masyarakat yang tidak terserap. Bahkan, aspirasi yang sudah terjaring tersebut jarang yang terealisasi. Dengan begitu, kegiatan tersebut manfaatnya kurang maksimal.

 

Karenanya, anggaran untuk reses itu perlu pengkajian yang mendalam. Bahkan, perlu evaluasi terhadap besaran anggaran reses. Hikmat menilai, alokasi anggaran itu masih bisa diminimalisasi. Tentunya, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Selain untuk efisiensi, evaluasi ini juga untuk mengurangi beban APBD. Jadi, hasil pengurangan dari anggaran reses, bisa dialokasikan untuk kepentingan publik lainnya. Dengan begitu, masyarakat akan lebih menikmati fasilitas publik itu ketimbang hanya penyerapan aspirasi tanpa realisasi ini.

Selain efisiensi dan efektivitas reses, lanjut dia, masyarakat harus memantau pelaksanaannya. Dalam hal ini, khawatir anggaran reses jadi bancakan banyak pihak. Sehingga, muatan reses itu tidak tersampaikan kepada masing-masing konstituen legislator.

 

Susana (31 tahun), warga Gang Beringin, Kelurahan Nagri Kaler, mengatakan, anggota dewan periode 2009-2014, sampai saat ini belum sekalipun ada yang menggelar reses di wilayah Gang Beringin. Padahal, banyak aspirasi yang ingin disuarakan oleh masyarakat. "Jadi, wilayah perkotaan sangat jarang dikunjungi oleh para anggota dewan," ujarnya.

Jangankan menggelar reses, menyambangi warga saja sangat jarang. Tak seperti saat sedang butuh, untuk mendapatkan suara. Seperti jelang pemilihan legislatif sekarang ini, banyak calon legislatif yang menyuarakan janji-janji. Namun, ketika mereka terpilih dan duduk di gedung dewan, mereka jarang turun ke lapangan. Bahkan, melupakan konstituennya yang telah memberikan suaranya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement