Ahad 28 Apr 2013 02:30 WIB

Bupati Karimun Minta Buruh Tidak Demo

 Ribuan buruh gabungan se-Jabodetabek melakukan long march dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (6/2). (Republika/Adhi Wicaksono)
Ribuan buruh gabungan se-Jabodetabek melakukan long march dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (6/2). (Republika/Adhi Wicaksono)

REPUBLIKA.CO.ID, KARIMUN, KEPRI -- Bupati Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basirun meminta dua serikat pekerja tidak berdemonstrasi saat memperingati Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei 2013.

"Permintaan Bupati itu disampaikan saat kami diundang ke pertemuan di sebuah restoran di Meral tadi malam yang dihadiri puluhan anggota KSPSI, Kapolres Karimun AKBP Dwi Suryo Cahyono dan Ketua DPRD Raja Bakhtiar," kata Ketua Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI) Cabang Karimun Muhammad Fajar di Tanjung Balai Karimun, Sabtu.

Muhamad Fajar mengatakan, Bupati mengharapkan agar peringatan "Mayday" atau Hari Buruh Sedunia diisi dengan acara ramah-tamah dan hiburan dengan mengundang artis ibukota.

"Kami tidak memahami keinginan Bupati. Mungkin beliau khawatir mengganggu iklim investasi. Memang kami tidak menjamin unjuk rasa diwarnai aksi anarkis, namun berdasarkan pengalaman aksi-aksi yang lalu, unjuk rasa buruh selalu berlangsung dengan damai," tuturnya.

Menurut dia, unjuk rasa saat "Mayday" merupakan momentum untuk menyuarakan aspirasi kaum buruh yang belum dipenuhi oleh pemerintah.

"Dengan unjuk rasa saja masih banyak tuntutan peningkatan kesejahteraan buruh belum dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah. Apalagi, kalau tanpa unjuk rasa mungkin selamanya nasib kami tetap seperti ini," kata Fajar yang juga mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif dalam Pemilu 2014.

Dia mengatakan, massa buruh tetap menggelar unjuk rasa saat "Mayday" dengan menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya menolak upah murah, penghapusan sistem alih daya atau "outsourcing" dan pemberlakuan jaminan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia secara menyeluruh pada 2014.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement