REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) meminta agar sekarang ini masyarakat dan pemerintah jangan terjebak pada polemik mengenai besaran iuran Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS). Ia justru mengusulkan agar BPJS itu bisa dijalankan dulu.

"BPJS itu harus jalan dulu. Sistem itu kan selalu akan diketahui kekurangannya setelah berjalan. Jadi yang penting sekarang ini jalan saja, baru setelah itu kita bicarakan sambil jalan," kata JK usai menghadiri acara launching program Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Ciawi, Bogor, Sabtu (27/4).

JK menampik jika pemerintah terkesan tidak mau memberikan dana kesehatan kepada masyarakat yang nilainya sebesar Rp 22 ribu per orang. Ia menjelaskan yang dimaksud angka Rp 22 ribu itu hanyalah biaya operasional.

"Itu premi yang akan masuk jadi biaya operasional yang diberikan kepada Askes dan BPJS-nya. Nah ini kan baru pertama kali. Jadi apakah cukup Rp 22 ribu itu atau tidak, ya coba saja dulu," ujarnya.

Terkait dengan besaran iuran BPJS untuk masyarakat miskin ini masih belum menemukan titik kesepakatan. Kementerian Keuangan sempat menyatakan besaran iuran BPJS untuk masyarakat miskin masih dapat berubah pada tahun mendatang.

Pada tahun depan pemerintah akan memberikan bantuan iuran sebesar Rp 15.500 per bulan per kepala terlebih dahulu.

Dari Senayan, DPR juga berencana untuk membentuk panitia khusus untuk mengawal pembahasan penetapan iuran premi dan jumlah peserta yang masuk ke dalam kelompok penerima bantuan iuran di dalam skema BPJS.

JK mengatakan saat ini alokasi dana dari pemerintah banyak yang tersedot untuk memberi subsidi BBM. Lantas apakah angka Rp 22 ribu itu masih perlu dikurangi lagi? "Saya rasa tidak karena (saat ini) memang pemerintah masih terlalu banyak memberikan subsidi BBM," katanya menandaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika