REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melarang kadernya untuk mencalonkan suami, istri atau pun bapak dan anak untuk menjadi anggota legislatif. Termasuk jika ada keluarga yang bersangkutan duduk di jabatan publik. 

"Sejak awal, Majelis Syuro PKS menyuarakan kepada para kadernya agar menghindari (pencalegan gaya dinasti) itu," kata Ketua DPP PKS Hidayat Nurwahid, saat dihubungi, Selasa (23/4). 

Meski pun begitu, jelas dia, pencalonan anggota legislatif ala dinasti tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Karena tidak ada aturan hukum yang melarang hal tersebut. 

Hanya saja, perlu diingat kalau pelaksanaan demokrasi semacam ini tidak menjamin sebuah sistem politik yang sehat. "Tapi justru kerajaan-kerajaan kecil model baru," imbuhnya.

Menurutnya, di luar negeri juga ada kecenderungan politik dinasti. Sebut saja suami-istri Bill dan Hillary Clinton dari Partai Demokrat. Atau pun bapak-anak Bush dari Partai Republik. Hanya saja, ujarnya, politik dinasti di negara tersebut diterapkan oleh keluarga yang berkualitas. 

"Sementara di Indonesia belum seperti itu,' kata mantan ketua MPR tersebut.

Karenanya, ujar dia, persoalan sebenarnya adalah bagaimana mengajak dan menyadarkan rakyat menggunakan kedaulatan mereka dalam memilih caleg. Rakyat harus mampu melihat apakah caleg ala dinasti yang ditawarkan memang berkualitas atau tidak. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika