REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Rencana pemerintah pusat menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BMM) bersubsidi menuai penolakan dari sejumlah elemen masyarakat.
Puluhan massa dari Gerakan Mahasiswa Pembebasan Kota Bandung, menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di halaman Gedung Sate, Selasa, (23/4).
Selain berorasi, aksi tersebut diwarnai dengan sejumlah spanduk yang berisikan tuntutan menolak BBM. Bahkan, massa yang terdiri dari mahasiswa di beberapa kampus di Kota Bandung tersebut menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan kesulitan masyarakat kalau harga BBM naik.
Aksi teatrikal itu, digambarkan dengan seorang tokoh yang memakai topeng Presiden RI, tengah menyeret rakyat jelata yang memikul jerigen bensin bertuliskan BBM Mahal.
Menurut Juru Bicara Gema Pembebasan, Mufid Dahlan, kebijakan pemerintah untuk mencabut subsidi dari harga BBM tentunya bukanlah kebijakan yang tepat. Selain jelas tidak pro rakyat, kebijakan ini pun akan menguntungkan pihak asing.
Padahal, kata Mufid, rencana kenaikan harga BBM atau lebih luasnya penghapusan subsidi untuk masyarakat, memperkuat cengkraman asing di Indonesia.
"Agenda kenaikan BBM ini perjanjian bulus pemerintah dengan asing untuk terus mengutangi pemerintah sebagaimana syarat pemberian utang yang ditetapkan oleh Bank Dunia," ujar Mufid.
Mufid menilai, pembatasan subsidi BBM secara jelas dan nyata akan semakin mengokohkan liberalisasi minyak dan gas di Indonesia. Setelah liberalisasi di sektor hulu, yakni berupa penyerahan tambang minyak kepada perusahaan multinasional. Sekarang, sektor hilir pun diupayakan untuk dileberalisasi.
"Kebijakan kenaikan dengan mencabut subsidi BBM akan memuluskan langkah SPBU asing untuk membabat Pertamina yang notabene milik negara," katanya.
Menurut Mufid, di sisi lain, implikasi kebijakan ini terhadap rakyat sangat jelas pula. Walaupun, pemerintah berkelit pencabutan subsidi ditujukan untuk mobil berpelat hitam, tapi nyatanya hal tersebut akan berdampak pada kenaikan harga barang-barang lainnya termasuk kebutuhan pokok.
Sehingga, kebijakan seperti ini jelas akan menambah keresahan baru bagi masyarakat. "Kebijakan ini akan mendorong inflasi dan menghimpit beban hidup rakyat yang semakin terjepit," katanya.
Melihat kondisi tersebut, kata Mufid, Gema Pembebasan secara tegas menolak kebijakan tersebut yang jelas telah mencederai rakyat. Bahkan, kebijakan kenaikan dan pembatasan BBM bersubsidi adalah penyelewengan terhadap syariat Islam.
"Karena pemerintah telah menyerahkan harta negeri ini kepada penjajah asing yang seharusnya negara bisa kelola," kata Mufid.
Lebih jauh, Mufid bersama Gema Pembebasan pun menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk sungguh-sungguh berjuang mewujudkan kehidupan Islami di mana di dalammnya ada penegakkan khalifah.
Karena, hanya dengan penegakkan khilafah dan syariat pengelolaan SDA (sumber daya alam) yang menyejahterakan dapat diwujudkan. "Karena dalam sistem sekular penguasa tidak amanah dan msayarakat terus berada dalam kesengsaraan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika