REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan kompensasi kenaikan BBM. Dipastikan, kompensasi tersebut bukan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Tetapi penambahan dana untuk alokasi program-program pemerintah. 

Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, pemerintah memperluas program perlindungan sosial untuk mendukung program pengurangan subsidi BBM bagi masyarakat mampu. 

"Kita bertumpu pada tiga komponen, pembagian raskin diperbanyak. Kemudian pemberian BSM (bantuan siswa miskin) yang diperluas cakupannya serta indeks unit cost-nya. Juga program keluarga harapan (PHK) yang ditujukan kepada masyarakat yang sangat-sangat miskin tetapi memiliki anak yang sekolah," katanya di Kantor Wapres, Selasa (23/4). 

Namun, lanjutnya, pemerintah belum sampai pada kesimpulan alokasi dan besarnya dana yang akan digelontorkan. Dipastikan ada perubahan signifikan dana yang diberikan terhadap program-program tersebut. 

Contohnya, raskin ditambah empat bulan. Artinya, raskin diberikan kepada masyarakat miskin sampai bulan ke-16. Menurutnya, pemerintah memiliki stok beras 2,4 juta ton yang pasti cukup untuk diberikan kepada masyarakat miskin. 

Selain itu, ada penambahan unit cost untuk BSM. Diperkirakan enam juta siswa akan mendapatkan BSM. "Jumlah penerima hampir sekitar 15,5 juta. Berarti ada kenaikan dari sembilan juta ke 15,5 juta siswa. Hampir 28 persen dari siswa," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika