REPUBLIKA.CO.ID, PENJARINGAN -- Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) pernah berjanji tak akan menggusur pemukiman kumuh di Muara Baru. Sekarang, warga menagih janji tersebut.
Salah satu warga, Sampara (57 tahun) menjadi orang yang paling kesal atas rencana penggusuran Kampung Muara Baru untuk normalisasi Waduk Pluit. Karena ia telah tinggal di tempat itu selama puluhan tahun. Dia berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan kontrak politik yang diakuinya sebagai janji Jokowi saat masih berkampanye.
"Mana Jokowi? Mana janjinya? Saya punya kontrak politiknya. Mana realisasinya?" ujarnya, Selasa (23/4).
Dalam kontrak politik yang tertanggal 15 September 2012 di Muara Baru, Penjaringan itu tertulis, Jakarta Baru: Pro-Rakyat Miskin, Berbasis Pelayanan dan Partisipasi Warga. Kontrak itu berisi, warga akan dilibatkan dalam penyusunan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kota.
Kemudian pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota. Meliputi legalisasi kampung ilegal. Yaitu, kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak dalam sengketa maka akan diakui haknya dalam bentuk sertifikat hak milik.
Lalu pemukiman kumuh tidak digusur tapi ditata. Tertulis juga, pemukiman kumuh yang berada di lahan milik swasta atau BUMN akan dilakukan negosiasi dengan pemilik lahan. Gubernur akan menjadi mediator supaya warga tidak kehilangan haknya.
Dalam kontrak juga tertulis mengenai perlindungan dan penataan ekonomi informal seperti PKL, tukang becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tangga, asongan, pedagang kecil dan pasar tradisional.
"Tapi mana realisasinya? Rumah saya malah dibongkar," kata Sampara dengan wajah penuh kekesalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
