REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X berpendapat, keenganan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, karena takut suara pada Pemilu 2014 turun.

"Kalau pertimbangan politis seperti itu untuk mengontrol subsidi BBM tidak akan menyelesaikan masalah. Karena untuk kepentingan 'aku', 'partaiku', jangan sampai bercitra jelek. Jadi kalau pertimbangannya seperti itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan," kata Sultan kepada wartawan, di Kepatihan Yogyakarta, Jumat (19/4).

Menurut Sultan, keputusan pemerintah bisa bersifat politis. Sultan mengungkapkan, saat rapat dengan Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, harga BBM bersubsidi Rp 4.500 per liter untuk angkutan umum, dan Rp 6.500 per liter untuk mobil pribadi atau mobil plat hitam.

"Saya waktu itu tidak mengatakan setuju dan tidak setuju, melainkan saya katakan supaya harga solar kembali ke harga tiga tahun yang lalu (Rp 6.000 per kilogram). Jadi idealnya kalau memang naik ya naik semua merata," tutur Sultan.

Namun, Hatta Rajasa mengaku penyesuaian harga BBM memerlukan Perda. ''Waktu itu saya tanyakan dalam presentasi Pak Hatta Rajasa, kenapa harus perlu Perda? Karena ini mau Pemilu, apakah DPRD saya juga mau menaikkan?" sebut Sultan.

Sebab, Sultan menilai, jika dasar pengendalian BBM adalah pertimbangan politis, semuanya tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Karenanya, Sultan menyarankan pemerintah segera memberikan kepastian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika