REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) khawatir pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu pada tahun 2013 tidak akan berjalan dengan maksimal. Ini karena keterbatasan dana untuk pengawasan pemilu. 

Komisioner Bawaslu, Nasrullah mengatakan, anggaran di Bawaslu  tidak cukup untuk menjalankan pengawasan selama 12 bulan pada 2013. Terutama untuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascab). Dana Bawaslu hanya mencukupi hingga Juli 2013 yang berkisar pada angka Rp 700 miliar. Untuk kebutuhan PPL dan Panwascam hingga akhir anggaran 2013, setidaknya dibutuhkan dana hingga Rp 1 triliun. 

"Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sama sekali zero, kalau Panwascam sampai Juli. Tidak akan mungkin dapat tercapai pengawasan yang maksimal untuk 2013 di tingkat kecamatan," kata Nasrullah saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/4).

Bawaslu, kata Nasrullah, akan mengakalinya dengan meminta bantuan dari masyarakat. Agar meningkatkan partisipasinya dan bersama-sama menjadi mitra Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu. Tak hanya masyarakat, Bawaslu juga akan mengajak ormas-ormas serta media massa untuk berperan aktif bersama Bawaslu untuk menjalankan fungsi pengawasan. 

"Syukur-syukur kami juga bisa menggunakan perguruan tinggi, bahkan ada rencana kami rekrut relawan-relawan yang modalnya gratis. Apa boleh buat karena kami gak punya apa-apa," ungkap Nasrullah.

Penambahan anggaran, menurut dia, tergantung pada pemerintah serta bagaimana Komisi II DPR dalam menyikapi persoalan tersebut. Agar proses pemilu ditanggapi berimbang, tidak hanya memperhatikan wilayah teknis semata.

Ikuti Whatsapp Channel Republika