REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta salah satu provinsi yang setuju terhadap pengurangan subsidi dari BBM. Namun dengan syarat pemerintah pusat menjamin biaya pendidikan dan kesehatan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mencatat kompensasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi. "Saya bilang kepada Wamenkeu dan Hatta Rajasa (Menko Perekonomian, red), boleh naik asal ada jaminan untuk pendidikan dan kesehatan," ujarnya di Balai Kota, Rabu (17/4).

Ahok meminta kompensasi dengan pencabutan pajak impor alat kesehatan. Selama ini pen untuk tulang dan ring untuk jantung harganya mahal. Karena kedua alat kesehatan tersebut dianggap barang mewah.

Keduanya dikenakan pajak sebesar 30 persen dan harus impor. "Masa itu barang mewah, itu alat kesehatan, kita mau semuanya murah," kata Ahok.

Selain itu masalah transportasi dan komoditas beras juga harus dijamin. Ahok menyarankan subsidi beras juga lebih baik dicabut. Dia merasa percuma saja subsidi hanya setengah-setengah. Sedangkan warga miskin semakin berat membelinya.

"Kalau hanya satu kilogram saja mungkin masih sanggup, tetapi jika sampai 15 kilogram itu sangat memberatkan," ujarnya. Menurutnya lebih adil jika subsidi di cabut semuanya.

Begitu juga dengan transportasi massal perlu jaminan. Dia dan Gubernur Jokowi telah sepakat dengan transportasi kereta dan bus. "Satu bayar dan satu bebas jalur," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika