REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai-partai besar yang tergabung dalam pemerintahan (koalisi) tidak transparan di bidang keuangan. Hasil penelitian Transparancy International Indonesia (TII)  menyatakan ada tiga partai besar di pemerintahan yang tidak kooperatif dalam menyajikan sumber-sumber pendanaan mereka.

"Demokrat, Golkar, dan PKS tidak kooperatif," kata peneliti senior TII, Putut Aryo Saputro kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (16/4). Penelitian itu berlangsung sejak Juni 2012 sampai April 2013.

Putut menyatakan ada korelasi antara transparansi partai dengan sejumlah kasus korupsi yang menjerat kader partai. Partai yang kadernya paling banyak terjerat kasus cenderung lebih tertutup dalam transparansi pendanaan. "Kaitan partai yang transparan dan akuntabel itu berbanding lurus dengan tingkat martabat kader-kadernya," ujar Putut.

Partai politik semestinya tidak khawatir membuka sumber dana mereka. Sebab keterbukaan mereka justru malah akan membantu meningkatkan citra mereka di mata publik. "Karena partai yang pendanaannya terukur itu memudahkan publik untuk mengawasi. Kita bisa tahu sumber-sumber partai ini seperti apa dan kita bisa benahi bersama," kata Putut.

Sementara, partai dengan perolehan suara menengah ke bawah, seperti PAN, PKB, dan PPP cenderung lebih kooperatif dalam memberikan informasi keuangan. Di luar partai koalisi, partai oposisi mencatatkan tingkat transparansi yang paling baik. "Gerindra dan PDI Perjuangan termasuk partai yang paling kooperatif," ujar Putut.

Putut menyatakan harus ada sanksi tegas bagi partai yang tidak transparan di bidang keuangan. Sanksi menurutnya bisa didorong lewat rancangan undang-undang partai politik. "Kita dorong sanksi dalam regulasi. Harus tegas," ujarnya.