REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Komisi C DPRD Jawa Barat (Jabar), melakukan evaluasi cukup ketat pada semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Jabar.
Menurut Ketua Komisi C DPRD Jabar, Diah Nurwitasari, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan dewan pada BUMD sekarang lebih detail dan mendalam.
BUMD milik Pemprov Jabar, di antaranya PD Jawi PT Agronesia, Bank BJB, PT Jamkrida, Tirta Gemah Rapih, PT Jasa Sarana, dan PDAP (Perusahaan Daerah Agrobisnis dan Pertambangan).
"Jadi sekarang kami tidak hanya menerima laporan kinerja, tapi mengevaluasi lebih dalam dan detail," ujar Diah kepada wartawan, Jumat (12/4).
Menurut Diah, memang untuk mengevaluasi semua BUMD lebih dalam membutuhkan waktu cukup lama. Karena, satu persatu BUMD tersebut ditelusuri. Jadi, ditanya rencana kerjanya seperti apa, apakah rencana sebelumnya sudah berjalan atau tidak. Kalau pun tidak berjalan, persoalannya ada di mana.
"Semua kami pantau terus. Bahkan, Bank BJB yang sudah baik pun kinerjanya tetap kami pantau," katanya.
Diah mengatakan, Bank BJB saat ini terus meluaskan jaringan tapi tetap harus dengan penguatan. Artinya, jangan sampai jaringannya meluas tapi kontrolnya lebih lemah. Apalagi, BUMD yang belum memberikan deviden.
Diah menilai, semua BUMD sekarang sudah mulai menggeliat dan bebenah. Misalnya, PD Jawi dan Agronesia. Evaluasi, bisa mengurangi usaha BUMD yang dulu rugi jadi tidak rugi. Walaupun, laba tidak terlalu besar. "Yang masih belum kami tuntaskan perubahan PDAP ke PT Jabar Agro," kata Diah.
Agronersia, kata dia, sebelum-sebelumnya selalu rugi. Namun sekarang, sudah mulai membaik dan menghasilkan keuntungan. Begitu juga, dengan PD Jawi sebelumnya hanya sedikit menghasilkan keuntungan.
"Tapi bagi kami bukan seberapa untung tapi percepatan usahanya yang dilihat. Ini harus lebih intens pengawasan dan hasilnya," katanya.
Saat ditanya soal penyertaan modal, kata dia, dewan sudah menyepakati untuk menambah modal PT Jamkrida. Tahun lalu, sebesar Rp 25 miliar dan tahun ini sebesar Rp 50 miliar. Jadi, totalnya Rp 75 miliar.
"Kami berharap, Jamkrida bisa berpihak dan harus dioptimalkan untuk membela UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) jangan sampai percuma," kata Diah.
Selain Jamkrida, kata dia, tahun ini Pemprov Jabar pun memberikan penyertaan modal paad PD Jawi. Dewan pun, memperoleh banyak usulan agar menyertakan modal di Bank BJB Syariah. Karena, saat ini Pemprob Jabar belum menjadi pemegang saham di Bank BJB Syariah.
Tapi, karena Bank BJB sebagai salah satu pemegang saham, Pemprov Jabar pun secara tidak langsung menjadi pemegang saham. "Kami sekarang sedang mengkaji, bagaimana agar Pemprov Jabar memiliki saham ke BJB Syariah karena banyak yang mengusulkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
