REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Uji publik tenaga honorer kategori dua (K2) menjelang pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) rawan penipuan karena identitas tenaga honorer bebas diakses.
"Dalam daftar uji publik dicantumkan pula nama dan alamat nominator secara lengkap dan ini rawan dimanfaatkan pelaku untuk melakukan penipuan," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemkot Surakarta Etty Retnowati di Solo, Rabu.
Ia mengatakan dalam uji publik selama sebulan ini Pemkot Surakarta mengumumkan daftar nominatif tenaga honorer K2 sebanyak 840 orang.
Etty meminta para nominator untuk mewaspadai modus penipuan apabila dimintai sejumlah uang sebagai tanda jasa melancarkan seleksi CPNS.
"Saya tak menginginkan proses seleksi kali ini diwarnai praktik penipuan seperti yang terjadi tahun 2011 dengan tujuh korban dari tenaga honorer K2, untuk itu kami minta agar semua waspada," katanya.
Ia mengatakan dengan mengakses pengumuman K2, pelaku bebas menghubungi korbannya atau mendatangi di tempat kerja korban di sekolah maupun di kantor pemerintah.
Modusnya tergolong lihai karena korban mengira uang yang disetor merupakan ganti ongkos pengiriman berkas CPNS ke panitia seleksi di Jakarta. Guna meyakinkan korban, pelaku mencatut nama pejabat di BKD Pemkot Surakarta.
"Waktu itu yang mengadu ke BKD mencapai tujuh orang pada 2011 lalu. Sebagian sudah terlanjur mengirimkan uang ke rekening penipu antara Rp1 juta-Rp2 juta. Maka dari itu, saya meminta ekstra berhati-hati dalam masa uji publik sekarang ini," katanya.
Dia mengatakan proses pemberkasan tenaga honorer K2 di tingkat kota transparan dan bebas dari praktik penipuan. Informasi perihal seleksi dikirim BKD melalui surat resmi kepada masing-masing nominator, dan bukan mendatangi langsung tenaga honorer.
Hingga saat ini, lanjutnya, BKD belum menerima sanggahan dari masyarakat terkait uji publik tenaga honorer K2 yang akan berakhir 31 April 2013 sejak dimulai 1 April.
Materi uji publik dapat diakses di laman situs BKD Surakarta dan bisa dilihat di papan pengumuman yang dipasang di kompleks balai kota. Nantinya, hasil uji publik akan disampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk dievaluasi sebelum dikirim kembali ke BKD Pemkot Surakarta, katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
