REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta tidak memberi bantuan langsung tunai (BLT) untuk kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Anggota Komisi VII DPR Rofi' Munawar menjelaskan, BLT tak akan menyelesaikan masalah.

"Karena BLT sesungguhnya itu tidak dapat menyentuh persoalan pokok masyarakat baik di sektor konsumsi maupun sektor produksi," tegasnya, Rabu (10/4).

Bentuk kompensasi, katanya, bisa berwujud anggaran untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), pembangunan infrastruktur energi dan sektor riil di masyarakat.

Ia pun meminta pemerintah  membuat kebijakan migas baru yang strategis dan komprehensif. "Jangan sampai kita terus terjebak pada persoalan subsidi BBM terus menerus setiap tahun," ujarnya.

Saat ini saja, pemerintah sangat inkonsiten dalam memutuskan segala hal yang berbau BBM bersubsidi. "Soal BBM saja, satu waktu mengatakan naik namun beberapa waktu kemudian tidak akan naik. Ini menunjukan bahwa kebijakan harga BBM bersubsidi tidak dilakukan dengan matang” katanya.

Dalam APBN 2013, alokasi anggaran subsidi mencapai Rp 316,1 triliun. Alokasi anggaran belanja subsidi dalam APBN tahun anggaran 2013 tersebut akan disalurkan untuk subsidi energi sebesar Rp 274,7 triliun, yaitu subsidi BBM sebesar Rp 193,8 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 80,9 triliun.

Jika kenaikan BBM terjadi di tahun 2013 maka akan mendorong peningkatan inflasi dan menambah beban masyarakat. "Mengingat belum lama ini kenaikan tarif dasar listrik telah dilakukan oleh Pemerintah di awal tahun," ujarnya lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika