REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Penyelesaian masalah pengibaran bendera Aceh sebaiknya menunggu hasil pertemuan antara tim yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dengan Gubernur Aceh.

“Kami berharap pertemuan itu dapat menghasilkan solusi bagi persoalan lambang daerah Aceh,” kata Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Tohari, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (8/4).

Memang, ujar Hajriyanto,  penetapan qanun (peraturan daerah) Aceh tentang bendera sebagai lambang Aceh menimbulkan kontroversi. Sebab bendera yang digunakan tersebut mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Meski, sebenarnya bendera dengan lambing bulan sabit sendiri banyak. “Bendera Aceh juga  mirip dengan bendera Partai Bulan Bintang, semua tergantung bagaimana cara memandangnya,” ujarnya.

Sebetulnya, kata Hajriyanto, yang menjadi permasalahan,  bendera tersebut pada awalnya akan dibuat mirip dengan bendera warisan zaman kesultanan dulu. Hanya saja, saat dikeluarkan ternyata bendera yang muncul malah mirip dengan bendera GAM.

Sebenarnya, ujar Hajriyanto, semua provinsi itu mempunyai lambang, Jawa Tengah, Jawa Barat,  Sulawesi Selatan pun memiliki bendera sebagai lambing daerah. Masalahnya, bendera Aceh mirip dengan bendera GAM. Itu yang menjadi polemik

Kendala utama di Aceh, saat ini, ujarnya adalah kesejahteraan. Ia menilai dengan situasi seperti itu, Aceh seharusnya membuat keputusan yang konstruktif alih-alih mengundang kontroversi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika