REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X mengaku khawatir terkait BBM bersubsidi. Yaitu, kalau konsumsi masyarakat malah akan melebihi kuota BBM yang ditetapkan pemerintah. Ini mengingat pemerintah pusat belum menentukan kuota dan penyaluran BBM bersubsidi.
Sultan mengusulkan agar kuota BBM bersubsidi harus dihitung dan dijatah per hari. Setelah BBM bersubsidi disisihkan untuk jatah bagi yang berhak mendapatkan, baru sisanya dijual untuk masyarakat umum.
"Tidak harus memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Namanya saja subsidi, ada keterbatasan. Kalau masyarakat umum mempunyai mobil, mereka bukan orang miskin. Jadi kalau jatah BBM subsidi yang dijual untuk masyarakat umum di SPBU habis, mereka harus membeli BBM non-subsidi," tuturnya, di Kepatihan Yogyakarta, Sabtu (6/4).
Menurut Sultan, penjatahan BBM bersubsidi setiap hari pernah dilakukan pemerintah DIY tahun lalu. Khususnya untuk premium selama sepekan. "Kenyataannya, waktu itu berjalan seperti biasa dan tidak ada yang protes," ungkapnya.
Yang penting, tambahnya, sampai 31 Desember BBM bersubsidi harus tetap tersedia. "Kenapa pemerintah takut untuk menjadwalnya?"
Ikuti Whatsapp Channel Republika
