REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginginkan tidak ada tindak kecurangan dalam pelaksanaan seleksi dan promosi jabatan terbuka atau yang biasa disebut lelang jabatan.
"Dalam pelaksanaannya (lelang jabatan) nanti, tidak boleh sampai terjadi kecurangan. Maka dari itu, kami libatkan banyak pihak, ada akademisi, praktisi, bahkan Mabes Polri," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat.
Melalui seleksi dan promosi jabatan terbuka, Jokowi berharap dapat dihasilkan para pemimpin yang memiliki kemampuan, kompetensi dan keinginan yang kuat untuk melayani masyarakat dengan baik.
"Pada intinya, kami ingin mencari orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi kemampuan, kompetensi dan niat untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, pelaksanaan seleksi tersebut, akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, hanya diperuntukkan bagi jabatan lurah dan camat yang masih kosong.
"Untuk tahap kedua, baru diikuti oleh semua jabatan lurah dan camat. Sesuai dengan data kami, terdapat sebanyak 267 kelurahan dan 44 kecamatan di seluruh wilayah Jakarta," tutur Jokowi.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) I Made Karmayoga menuturkan saat ini terdapat 25 jabatan lurah dan tiga jabatan camat yang kosong.
"Setiap peserta yang mengikuti seleksi ini harus melalui serangkaian proses yang panjang. Sehingga, saya pikir kecil kemungkinan terjadi kecurangan," tutur Karmayoga.
Karmayoga menambahkan rangkaian proses tersebut, diantaranya seleksi administrasi, tes pengetahuan dan wawasan, swot analisis diri, psikotes, wawancara, tes tertulis, pemaparan program serta sidang dewan petimbangan jabatan dan kepangkatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republikasumber : Antara
