REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Revolusi Pendidikan (KRP) menyerahkan surat raksasa yang ditujukan untuk Menteri Keuangan Agus Maryowardojo. Surat raksasa itu berisi permohonan agar menteri menolak anggaran kurikulum 2013.
Permohonan itu diketik di atas kertas putih berukuran 2x1 meter dan dimasukkan ke dalam amplop putih yang juga berukuran jumbo. Di kanan bawah amplop tertulis 'Kepada Yth Agus.D.W.Martiwardojo Menteri Keuangan Republik Indonesia di tempat.'
Juru bicara KRP Siti Juliantari mengaku, koalisi meminta menteri untuk menolak anggaran kurikulum 2013 karena proses penganggarannya tidak dilakukan dengan baik.
Dia mengungkapkan, anggaran yang diajukan pemerintah sebesar Rp 674 miliar, kemudian naik menjadi Rp 1,4 triliun, dan naik lagi menjadi Rp 2,49 triliun.
"Kita meminta agar menteri keuangan mencermati anggaran ini agar tidak boros," ujar dia dalam konferensi pers di gedung Juanda 1, kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (4/4).
Anggaran untuk pendidikan yang sudah disahkan dalam APBD, lanjut dia, yaitu Rp 684 miliar. Sementara dana yang dibutuhkan adalah Rp 2,49 triliun.
Untuk menutupi kekurangan anggaran itu, kata dia, pemerintah akan menggunakan dana alokasi khusus atau dana kegiatan lain yang terkait dengan kurikulum 2013. Sedangkan, untuk menggunakan anggaran dari kegiatan lain harus berdasarkan persetujuan dari DPR yang sebentar lagi akan memasuki masa reses pada 12 April.
Dia mengkhawatirkan, sempitnya waktu akan membuat proses pengadaan buku dan training guru yang menjadi prioritas dalam Kurikulum 2013, tidak dilakukan sesuai dengan aturan. Selain itu, kata dia, ada banyak kejanggalan dalam Kurikulum 2013.
"Dokumen resmi kurikulumnya juga belum dikeluarkan pemerintah, tapi pengadaan bukunya sudah jalan," kata dia yang juga anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika