REPUBLIKA.CO.ID,TANJUNG BALAI--Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau sudah tiga bulan tidak terima gaji terhitung Januari hingga Maret 2013.
"Sejak dilantik pada Januari kami belum ada menerima gaji," kata Ketua Panwaslu Karimun Tiuridah Silitonga di Tanjung Balai Karimun, Rabu. Tiuridah mengatakan belum mendapat kejelasan kapan gaji yang dianggarkan melalui APBN itu dicairkan, termasuk uang kehormatan.
"Belum ada informasi soal pembayaran gaji. Namun, untuk uang operasional sudah kami terima sehingga pelaksanaan tugas bisa berjalan dengan baik, termasuk untuk sewa kantor dan administrasi," katanya.
Keterlambatan pembayaran gaji, tutur dia, bukan hanya terjadi kali ini, tetapi juga ia alami ketika menjadi anggota Panwaslu dalam Pemilu 2009 maupun Pilkada 2011.
"Dulu tidak hanya masalah gaji, biaya operasional juga terlambat dibayarkan sehingga kami harus berhutang uang sewa kantor," kata dia.
Meski belum terima gaji, seluruh anggota Panwaslu, menurut dia tetap komitmen melaksanakan tugas sebagai pengawas tahapan Pemilu 2014.
"Sejak awal kami sudah komitmen mengabdikan diri untuk negara dalam menyukseskan pesta demokrasi. Kami juga yakin gaji yang belum dibayar itu dirapel meski belum tahu kapan realisasinya, apalagi kami sudah sah dilantik sebagai Panwaslu," tuturnya.
Dia mengakui terpaksa berhutang atau mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. "Yah, sementara kami pandai-pandailah mencari jalan lain," katanya.
Mengenai pengawasan tahapan Pemilu, dia mengatakan tetap berjalan sesuai jadwal, seperti pengawasan pemasangan atribut kampanye oleh partai politik.
"Sejak dilantik, kami sudah memproses beberapa dugaan pelanggaran kampanye, seperti pemasangan atribut kampanye di fasilitas dan gedung pemerintah, rumah ibadah dan lainnya.
Kami juga sudah memproses laporan pelanggaran kampanye meski beberapa di antaranya tidak cukup bukti untuk diproses sebagai tindak pidana Pemilu," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
