REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo memastikan tidak akan meminjam dana dari Bank Dunia untuk proyek pengerukan sungai di Jakarta atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jakarta Emergency Dredging Iniciative (JEDI). Terlebih, syarat yang diajukan World Bank atau Bank Dunia dinilai terlalu rumit.  

Dikatakan Jokowi, pihaknya lebih memilih untuk memaksimalkan keberadaan BUMN atau BUMD, termasuk dalam pendanaan proyek JEDI. "Coba yang berkaitan dengan infrastruktur lebih berorientasi pada BUMN dan BUMD untuk mengangkat dan memberdayakan mereka. Orientasi kita mulai dari sekarang, tidak perlu langsung tapi perlahan-lahan kita arahkan ke sana," ujar Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, seperti dilansir situs beritajakarta.com.

Sebagai daerah yang memiliki dana cukup besar, kata Jokowi, Pemprov DKI harus percaya diri dalam mengambil keputusan. "Saya ingin agar hal-hal yang menyulitkan kita mulai harus berani kita katakan tidak. Misalnya, soal pinjaman dari Bank Dunia, saya dapat keluhan syaratnya rumit. Pinjamannya juga hanya Rp 1,2 triliun," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, Pemprov DKI memiliki Sisa Lebih Penggunaan Anggara (SiLPA) mencapai Rp 8 triliun. Dari dana itu, katanya, bisa saja digunakan untuk membiayai pengerukan sungai yang telah direncanakan untuk mengurangi banjir di Jakarta. "Kalau syaratnya rumit tidak perlu saja lah. Kalau mau, pinjam Rp 300 triliun diberi syarat yang rumit jelas kita ikut. Kalau saya jadi orang kaya saya harus pede dong," kata Jokowi.

Kendati begitu, Jokowi memastikan, proyek JEDI tidak dibatalkan. Namun, kelanjutan proyek itu sepertinya akan mundur dari jadwal semula, karena harus dianggarkan pada APBD Perubahan atau tahun depan. "Bukan pembatalan. Harus dianggarkan lagi, meganggarkan lagi itu kan harus di perubahan atau tahu depan. Ini hanya mundur," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika