REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin menyayangkan munculnya beberapa pernyataan tentang insiden di Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Apalagi bila opini publik mengarahkan pelaku penyerangan merupakan oknum Brimob atau Kopassus. "Sangat disayangkan, Pangdam Diponegoro bilang pelaku bukan TNI. Terlalu dini dan prematur, Jangan tuduh Brimob atau Kopassus," kata Tubagus, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/4).
Tubagus coba menjawab dugaan yang muncul dari publik terkait jenis peluru, senjata, hingga metode operasi yang dilakukan penyerang. Menurut dia, jenis amunisi kaliber 7,62 ada empat macam. Pertama, 7,62x39 yang dipakai dan dibuat oleh PT Pindad untuk kepentingan Brimob. Kemudian, kaliber 7,62x45 jenis SS1 yang dipakai satuan Sabara.
Lalu, kaliber 7,62x51, yaitu jenis senjata sebelum SS1 yang dinamakan senjata penyerbu (SP). Keempat kaliber 7,62x61 untuk senjata mesin. Senjata AK sendiri, menurut dia, masih dipakai oleh satuan teritorial dan Kopassus untuk latihan. "Yang saya tak paham, kenapa aparat hanya bicara soal kaliber. Kenapa tidak bicara selongsong," ujar Tubagus.
Menurut dia, selongsong peluru yang digunakan bisa dibawa langsung ke PT Pindad. Sehingga bisa dicek satuan mana yang menggunakan amunisi tersebut. Ia pun menyayangkan kesimpulan pelaku merupakan TNI hanya karena berbadan tegap. Karena banyak juga anggota TNI yang berbadan loyo. "Untuk operasi seperti itu dua jam juga bisa dilatih," ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Tuduhan bahwa aksi penyerangan merupakan balas dendam dari satuan Kopassus juga dianggapnya tak beralasan. Karena Sertu Santoso, yang tewas akibat penyerangan di Hugos Cafe Yogyakarta, bukan anggota Kopassus. Dia tercatat sebagai mantan anggota Kopassus yang pindah satuan ke Kodam 4 Diponegoro.
Tetapi, indikasi digunakannya 15 pucuk senjata, bisa dipastikan oleh Tubagus kemungkinan itu memang aparat. Karena menurutnya cukup sulit bila gerombolan biasa memiliki belasan pucuk senjata. "Kalau di luar Jawa mungkin agak gampang, seperti daerah separatis," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika