REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti pada Maarif Institute for Culture and Humanity, Endang Tirtana, menilai terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum Partai Demokrat kian menegaskan bahwa politik Indonesia tidak bisa lepas dari sistem paternalistik dan politik dinasti.
Apalagi, kata Endang, Edhi "Ibas" Baskoro tidak bergeser dari posisinya sebagai sekretaris jenderal Partai Demokrat.
''Dengan berpasangannya ayah dan anak dalam jabatan tertinggi partai Demokrat, partai ini memperlihatkan sebuah upaya membangun sebuah partai keluarga,'' ujar Endang kepada ROL, Senin (1/4).
Menurut dia, fenomena di tubuh Demokrat saat ini merupakan tanda masih adanya ketidakdewasaan dalam berdemokrasi.
''Sekali lagi ini soal pilihan. Partai politik manapun bebas untuk memilih apakah ingin berdemokrasi secara dalam, atau tidak,'' tutur Endang.
Akan tetapi, kata dia, idealnya partai politik seharusnya bisa mengedepankan profesionalitas yang misalnya diukur dari kapasitas personal dari sisi pengalaman berpolitik, kecemerlangan pengetahuan, dan bukan dari silsilah/hubungan keluarga.
Endang menuturkan pemakluman bisa saja terjadi dalam budaya masyarakat Indonesia dan menganggap politik dinasti adalah hal yang wajar dan biasa saja. Terlebih di beberapa negar Asia lainnya juga ada yang menerapkan politik dinasti.
''Akan tetapi, regenerasi politik semacam ini sesungguhnya akan menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan tokoh yang sesungguhnya memiliki kemampuan lebih baik,'' kata Endang.
Endang menambahkan, dualisme jabatan sebagai Presiden dan ketua umum partai, merupakan strategi jangka pendek yang baik bagi partai demokrat, untuk meredakan gejolak internal partai dan dalam upaya untuk menaikkan elektabilitas menjadi 15 persen.
''Akan tetapi, jika hal ini berpengaruh dalam penurunan kinerja kepemimpinannya dalam menjalankan target-target pembangunan, maka tentu saja bisa menjadi bumerang bagi Partai Demokrat,'' cetusnya.
Menurut Endang, fenomena ini semakin menunjukkan kepentingan pragmatis SBY sebagai ikon partai Demokrat. Padahal, kata dia, sebelumnya SBY melarang para menterinya agar jangan sibuk dalam mengurus partai.
''Tapi sekarang justru SBY melanggar larangannya sendiri,'' sindir Endang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
