REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menuding pemerintah dengan sadar mencoba mengurangi data jumlah sensus penduduk. Wakil Ketua MPR Hajriyanto Thohari mengatakan, jumlah penduduk Indonesia sebenarnya sekitar 259 juta orang. Namun, oleh pemerintah jumlah penduduk hanya diakui sebanyak 247 juta orang.
Meski tidak menyinggung sumber datanya, menurut dia, terjadi pengurangan 12 juta orang karena pemerintah takut dibilang gagal dalam menerapkan program keluarga berencana (KB). "Ini karena pemerintah takut dibilang gagal mengendalikan demografi penduduk," kata Hajriyanto dalam sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) akhir pekan lalu.
Meski begitu, ia tetap mengapresiasi beberapa capaian pemerintah yang dirasa masih bisa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hajriyanto menjelaskan, Indonesia adalah negara yang besar. Dari Sabang sampai Merauku, panjang NKR terbentang 5 ribu kilometer lebih, atau setara dengan perjalanan Sabang ke Dubai, Uni Emirates Arab.
Keunggulan lain Indonesia, sambungnya, terdiri ratusan suku dan budaya, namun dalam bingkai satu negara. Negara yang sangat majemuk dan banyak fragmentasi itu, kata dia, hanya membentuk satu negara, Indonesia.
Bandingkan dengan orang Arab, suku Arab, berbahasa Arab, mayoritas beragama Islam, kebudayaannya sama, makanannya juga sama, yang luasnya sama dengan Indonesia, tapi terpecah menjadi 28 negara dari Maroko sampai Irak. "Sehingga masa depan NKRI tidak bisa dipandang dan diperlakukan taken from granted, tak bisa kita biarkan biasa saja. Harus dipikirkan serius," pesan politisi Partai Golkar itu
Ikuti Whatsapp Channel Republika