REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus penyerangan ke Lapas Kelas IIB Cebongan, Sleman yang diduga dilakukan 17 orang tidak boleh dianggap remeh. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengingatkan, pemerintah harus berada di garda terdepan untuk mengungkap kasus itu.
Ia menilai, tidak ada dalih yang membenarkan seseorang merusak fasilitas negara, dan menghilangkan nyawa di dalam penjara. “Ini kasus luar biasa, dan teror kepada negara,” katanya, Ahad (31/3).
Fadli mengingatkan, penegakan hukum harus diupayakan berlangsung tegas. Siapa pun pelakunya, kalau memang terbukti bersalah jangan diberi ampun. Kalau hal itu tidak dilakukan, maka negara kalah oleh sekelompok orang yang memiliki senjata. “Indonesia bisa menjadi negara yang gagal, gagal secara hukum,” katanya.
Pihaknya juga mengkritik lambannya Polri dalam menerjunkan tim untuk melakukan investigasi di Lapas Cebongan. Terlihat juga, tidak ada koordinasi antaraparat penegak hukum. Harusnya, kata dia, ketika ada penyerangan kelompok bersenjata, Polri yang memiliki kewenangan bisa menerjunkan personel untuk mencari jejak pelaku.
Belum lagi, keputusan KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo yang membentuk tim investigasi, dan berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan Polri menandakan tidak ada arah untuk mengungkap kasus itu.
“Semuanya menunjukkan negara yang sedang bingung. Ini job description tak jelas. Harusnya, hal dasar seperti itu tak ada overlap kewenangan,” ujar Fadli.
Ia melanjutkan, kalau setiap lembaga negara memiliki prosedur tetap maka siapa yang seharusnya menyelidiki bisa langsung bertindak. Namun karena berlarut-larutnya penyelesaian kasus itu, maka yang terjadi sekarang adalah berkembangnya rumor dan keresahan di masyarakat. “Ini memberi inspirasi kelompok lain untuk main hakim sendiri nantinya.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika