REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan sebagian uji materiil (judicial review) UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan.

Dengan putusan itu, MK memulihkan kewenangan DPD yang mulai sekarang bisa terlibat mengusulkan dan membahas RUU dari pemerintah dan DPR.

Kuasa hukum DPD Todung Mulya Lubis mengatakan, putusan MK merupakan hari bersejarah dalam susunan ketatanegaraan Indonesia. Menurut dia, MK telah mengubah sejarah karena meluruskan kembali Pasal 22D UUD 1945 tentang keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU tertentu bersama DPR dan Presiden.

“MK memberikan hak DPD ikut mengusulkan, dan merancang UU,” ujar Todung di gedung MK, Rabu (27/3).

Menurut dia, pembahasan RUU yang hanya melibatkan DPR dan pemerintah, namun mengesampingkan DPD jelas termasuk pelencengan hukum. Karena itu, UU yang dihasilkan DPR dan pemerintah sejak berlakunya UU MD3 hingga putusan MK termasuk tidak bisa dipertaggungjawabkan.

 “Cacat hukum kalau tidak melibatkan DPD,” katanya.

Todung mengatakan, MK memberikan hak kepada DPD, bersama DPR, dan Presiden ikut terlibat pembahasan prolegnas, meskipun DPD tidak ikut dalam persetujuan. Ditambah putusan MK yang disetujui sembilan hakim konstitusi maka menandakan kinerja MK layak mengawal konstitusi Republik Indonesia.

“Tidak ada dissenting opinion, respect kita kepada MK dalam mengawal konstitusi,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika