REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Indra mengatakan, perlu dibentuk tim gabungan antara TNI dan Polri untuk mengungkap kasus penyerangan di Lapas Cebongan, Mlati, Sleman, Yogyakarta.
"Kasus ini kemungkinan memang melibatkan sejumlah instansi sehingga harus membentuk tim gabungan," katanya di Gedung DPR/ MPR, Senin, (25/3).
Penembakan yang dilakukan sekelompok bersenjata di Lapas Cebongan, kata Indra, terhadap empat tersangka penganiaya anggota TNI AD itu berjalan dengan sistematis. "Mulai dari rapinya eksekusi, cepatnya eksekusi, patut diduga pelaku merupakan orang-orang terlatih dan terorganisir," katanya.
Mabes polri, ujar Indra, dengan institusi terkait harus segera mengungkap masalah ini. Kasus ini melukai rasa aman publik dan mencederai hukum. Seharusnya pihak manapun tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk main hakim sendiri seperti hukum rimba.
Pemerintah, kata Indra, jangan sampai mempetieskan kasus ini. Jika dipetieskan, maka publik tidak akan percaya lagi pada penegakan hukum di Indonesia.
Indra juga menyayangkan jika ada pihak yang menyatakan kasus ini merupakan bagian dari terorisme. Jika terorisme, mengapa korbannya empat tersangka penganiaya anggota kopassus. "Perlu dicurigai ada pihak yang berupaya mengalihkan isu dengan mengembangkan opini terorisme," katanya menegaskan.
Terkait adanya tudingan keterlibatan TNI, Indra mengatakan, ia tidak bisa menduga siapa pelakunya. Namun ia berharap tim gabungan TNI-Polri bisa melakukan investigasi yang akuntable, transparan, tidak mengambang. "Harus ditemukan pelakunya dan ada pihak yang bertanggung jawab," katanya.
Indra berharap Komisi III DPR RI bisa melakukan kunjungan ke Lapas Cebongan untuk mengumpulkan fakta-fakta akurat di lapangan. Kementerian Hukum dan HAM sudah melakukan tindakan dengan benar. Polisi juga sudah menjalankan fungsinya menahan para tersangka walaupun akhirnya tewas ditembak.
Sebenarnya masalah seperti ini, ujar Indra, sudah terjadi berkali-kali. Apakah akarnya adalah masalah perebutan lahan atau soal kewenangan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) harus melihat kasus ini secara serius.
Ikuti Whatsapp Channel Republika