REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terlalu mempolitisasi aksi demonstrasi yang dimotori Majelesi Kedaulatan Republik Indonesia (MKRI). Akibatnya muncul kegaduhan politik yang tidak perlu.
"Para pejabat pemerintah sendiri yang melebih-lebihkan," kata Wakil Ketua Umum DPP PAN, Drajad Wibowo ketika dihubungi wartawan, Senin (25/3).
Politisasi demontrasi ini bertentangan dengan amanat SBY sendiri. Drajad menyatakan, SBY sudah berulang-ulang mengingatkan agar tahun politik tidak sampai terjadi kegaduhan. "Presiden sendiri yang berkali-kali mengingatkan supaya tidak ada kegaduhan politik," ujarnya mengingatkan.
Melihat situasi di Indonesia saat ini, demonstrasi besar-besaran tidak akan berujung pada kejatuhan SBY. Di saat yang sama hal yang membuat Drajad yakin demonstrasi tak akan berujung kudeta adalah aksi para demonstran tidak didukung kekuatan bersenjata.
"Peluang kudeta Insya Allah nol persen. Mana mungkin kudeta tanpa pasukan terlatih dan senjata?," kata Drajad menegaskan.
Drajad mengatakan demonstrasi baru akan menciptakan guncangan politik luar biasa bila dilakukan sedikitnya 100 ribu demonstran selama lima hari berturut-turut. Sementara, imbuh Drajad, tidak ada gerakan politik maupun gerakan buruh yang mampu menggalang kekuatan massa sebesar itu.
"Dari sisi konstitusi secara konstitusional pun sangat sulit menggulingkan SBY-Boediono," ujarnya.
Drajad sendiri tidak mengetahui persis apa tujuan demonstrasi besar-besaran hari ini. Dia mengingatkan semua pihak mesti waspada gerakan ini sebagai pengalihan isu. "Wallahu 'alam, saya tidak mau membuang pikiran dan energi berspekulasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika