REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Marciano Norman menegaskan, pemerintah membuka ruang bagi publik untuk menyampaikan aspirasinya lewat demonstrasi.

Hanya saja, ia juga mengingatkan agar aksi tersebut tidak mengganggu publik apalagi mengintimidasi. Dia pun mempersilakan para demonstran untuk berdemonstrasi sesuai norma-norma yang ada dan tidak mengganggu aktivitas warga.

"Saya berharap masyarakat Jakarta tidak ada yang terintimidasi, dengan rencana unjuk rasa ini sehingga tidak melakukan kegiatan, tidak masuk kantor, tidak membuka tempat usahanya, anak-anak tidak sekolah, itu tidak boleh terjadi," katanya, di Jakarta, Senin (25/3). 

Ia meminta agar demonstran beraksi sesuai batas-batas yang diberikan dan menyampaikan pendapat dengan seharusnya. Hal tersebut berlaku tak hanya aksi di Jakarta tetapi aksi serupa di provinsi-provinsi lain di Indonesia. 

Menurutnya, isu kudeta yang berhembus belakangan jika dilihat dari konteks kudeta bersenjata, memang tidak ada. Akan tetapi, ia tak menampik ada keinginan untuk menurunkan presiden dan wakilnya. 

"Kalau keinginan kelompok untuk menurunkan presiden, dan wapres, Anda bisa lihat di selebaran-selebarannya di sosial media, tempat-tempat terbuka lain bahwa itu adalah tuntutan mereka," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika