REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Rencana aksi 25 Maret yang semula santer diberitakan akan digelar di Istana Negara Jakarta akhirnya dialihkan ke kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Peserta aksi dari kelompok Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) beralasan tak mau diadu dengan kelompok lain. "Kami tidak mau diadu, sehingga kami memusatkan aksi di YLBHI," kata Ketua MKRI Ratna Sarumpaet di Jakarta, Ahad (24/3) kemarin.

Menurut dia, terdapat skenario yang akan membenturkan antar kelompok yang akan melakukan aksi oleh MKRI tersebut. Padahal, ia mengemukakan bahwa aksi yang akan digelar Senin (25/3) itu tidak akan ditunggangi oleh pihak yang dinilai dapat menjadi 'penumpang gelap'.

Dia menjelaskan, aksi sebenarnya tidak hanya dilakukan di Jakarta tetapi akan dilakukan secara bersama-sama di banyak provinsi lainnya.

Untuk aksi di kantor YLBHI Jakarta, ujar dia, pihaknya akan membuat semacam panggung di mana berbagai tokoh dapat menyampaikan aspirasinya terkait dengan pemerintahan SBY-Boediono. Ia menegaskan, aksi yang akan dilakukan oleh MKRI akan berjalan dengan damai.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal Marciano Norman sempat menuding, aksi hari ini memiliki agenda untuk menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk dapat turun dari jabatannya.

Dalam konferensi pers, Presiden juga sempat meminta kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu agar jangan keluar jalur demokrasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika