REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menanggapi serius isu bakal terjadi demonstrasi besar-besaran Senin (25/3) mendatang.
Partai berlambang bintang Mercy itu berpendapat isu itu bakal diarahkan pada penggulingan pemerintahan Presiden SBY.
"Kami menolak isu kudeta melalui cara-cara yang tidak konstitusional karena tidak ada alasan untuk melakukan itu," kata Sekretaris Jendral Partai Demokrat, Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas), di Kantor DPP Demokrat, Jalan Kramat Raya Jakarta, Jakarta, Kamis (21/3).
Ibas berpendapat Partai Demokrat tentu saja menjunjung tinggi dan menghargai proses demokrasi dan hak-hak menyatakan pendapat. Namun jika kebebasan berekspresi dalam suasana demokratis dilakukan dengan cara inkonstitusional, secara tegas Demokrat menolaknya.
Apalagi rencana kudeta yang tidak masuk akal. Karena, kenyataannya tidak ada alasan untuk menggulingkan pemerintah resmi saat ini.
Putra bungsu Presiden SBY itu menyatakan pemerintah saat ini disebutnya mengalami banyak perubahan yang positif dalam segala bidang. Di tengah ekonomi Indonesia yang terus berkembang, kondisi politik dan keamanan juga terus membaik. Program-program pro rakyat juga terus digulirkan. Bahkan, lanjut Ibas, pertumbuhan ekonomi Indonesia menempati urutan kedua setelah Tiongkok.
"Isu kudeta tidak mempunyai landasan yang kuat dan rasional," sebut Ibas.
Menanggapi isu demonstrasi mengarah kudeta itu, Ibas menyebut Partai Demokrat justru mengajak semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif menjadi bagian dari perubahan positif bagi pembangunan Indonesia. Ayah satu anak itu juga mengimbau pada semua kompetitor Demokrat, berkompetisi secara konstitusional dalam proses demokrasi melalui Pemilu 2014.
Sebelumnya, ramai beredar isu akan terjadi demo besar-besaran pada 25 Maret nanti. Demo itu akan dikonsentrasikan menuju Istana Negara untuk memaksa SBY turun dari kursi kepemimpinannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
