REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Persatuan Pembangunan Pembangunan M. Sholeh Amin mengungkap, struktur politik di Indonesia harus segera diubah.

Khususnya, soal harga yang harus dibayar untuk menjadi seorang anggota DPR.Untuk mencegah semakin banyaknya korupsi yang dilakukan oleh politisi, ujarnya, Parpol yang anggotanya masuk ke parlemen sebaiknya dibiayai negara secara keseluruhan.

Dia menilai, kebutuhan parpol bisa dibiayai oleh APBN. Pembiayaan parpol oleh APBN, terang Sholeh, nilainya lebih kecil dari pada jika  parpol itu mengambil uang melalui korupsi politik.

“Lagi pula parpol yang punya wakil di DPR turut memberikan kontribusi bagi pembangunan politik di Indonesia,”terangnya di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (20/3).

Dia menjelaskan, saat ini, untuk menjadi anggota DPR membutuhkan dana sebesar Rp  3 miliar sampai Rp  5 miliar. Ini membuat caleg saat menjadi DPR ingin mencari dana pengganti modal yang telah dikeluarkannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika