REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Masih ada sekitar 400 kepala keluarga (KK) sekitar Lereng Gunung Merapi di Desa Glagaharjo, Cangkringan, Sleman yang belum mau direlokasi. Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terus berupaya melakukan dialog persuasif pada warga tersebut.
Sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Heru Saptono mengatakan, sebagian warga memang mendesak untuk direlokasi dengan syarat bagunan rumha mereka sebelumnya tetap boleh ditinggali. Namun, pihaknya menolak untuk merealisasikan pengajuan itu. "Itu tidak konsisten," kata Heru, Rabu (20/3).
Dia juga menjelaskan, bila dituruti, ke depannya masyarakat lain akan menuntut hal serupa, sehingga, konsep pengurangan resiko bencana tidak berjalan. Padahal, lahan area huntap sudah disiapkan, namun mereka belum juga mau menandatangani persetujuan relokasi, bila syarat tidak dipenuhi.
Menurutnya, erupsi Merapi selanjutnya akan membahayakan warga setempat, sebab, kawah gunung tersebut sudah terbuka mengarah ke selatan tenggara, yakni ke Desa Glagaharjo. Karena itu, pihaknya akan segera mengupayakan dialog persuasif pada masyarakat agar bisa lebih terbuka. "Lahan atas, hanya untuk area konservasi, bukan tempat tinggal."
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X menambahkan, pihaknya tidak akan menyetujui permohonan masyarakat yang ingin pindah ke huntap, namun tetap tinggal di kawasan terdampak. Menurutnya, pemikiran warga semacam itu sama saja tengah mengelabui pemerintah. "Memangnya huntap itu hanya dijadikan vila?" katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
