REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Untuk membenahi Sungai Citarum, Pemprov Jabar akan membuat aturan meniru aturan awig-awig yang ada di Lombok.
Menurut Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, aturan yang disepakati pemerintah dan masyarakat ternyata lebih efektif dari pada aturan yang hanya dibuat pemerintah.
Oleh karena itu, untuk memperbaiki Citarum Pemprov Jabar saat ini sedang menyusun aturan bersama dengan masyarakat.
Perlu diketahui, awig-awig adalah perangkat aturan yang mangatur warga di tingkat desa adat dan banjar adat di Bali. "Ini terobosan baru, bisa meniru awig-awig di Lombok yang merupakan peraturan yang dibuat bersama," ujar Heryawan kepada wartawan usai Upacara Hari Bakti Rimbawan, Senin (18/3).
Menurut Heryawan, aturan tersebut saat ini masih disusun Pemprov Jabar bersama masyarakat. Jadi, aturan tersebut bentuknya bukan aturan gubernur, aturan bupati atau Perda. Namun, aturan main yang setiap pasal-pasalnya disepakati bersama. Yakni, mulai dari kewajiban, hak sampai sanksi kalau melanggar aturan tersebut.
"Nah sanksinya apa, ini yang masih kami bahas kan belum selesai dirumuskan," katanya menegaskan.
Heryawan mengatakan, Pemprov Jabar dan semua stake holders membuat aturan agar ada operasional rule yang dibuat dan disepakati bersama.
Aturan yang sedang digodok tersebut melibatkan semua pihak yang peduli dengan Citarum. Yakni, dari komunitas yang pro Citarum sampai masyarakat yang beraktivitas di Citarum, misalnya petani dan peternak, termasuk, industri.
Menurut Heryawan, untuk memperbaiki Citarum, Pemprov Jabar telah menggerakkan berbagai macam elemen masyarakat. Misalnya, Gerakan Wali Pohon yang digulirkan Wanadri. Selain itu, ada gerakan Citarum Bersih dengan melakukan penghijauan gerakan rehabilitasi lahan kritik versi Pemprov Jabar.
"Kami juga melakukan kerja sama dengan TNI, untuk menanam pohon di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Citarum," kata Heryawan.
Heryawan mengatakan, untuk melaksanakan program penanaman pohon dengan TNI, Pemprov Jabar telah menggarkan dana senilai Rp 5 miliar. Dana tersebut, digunakan untuk membeli, menanam dan memelihara pohon di sepanjang DAS Citarum.
"Pohon yang kami tanam dengan TNI, relatif sudah stabil karena ukurannya sudah besar," imbuhnya.
Menurut Heryawan, anggaran pemeliharaan untuk pohon di Provinsi Jabar sebenarnya sudah ada. Namun, memang belum cukup memadai. Yang jelas, kata dia, setiap tahun Pemprov Jabar memiliki target penanaman pohon. Namun, Heryawan mengaku kurang hafal angka pastinya berapa.
"Yang jelas, target penanaman pohon di Jabar melebih target nasional," katanya.