REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Perumahan (Menpera) dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Menakertrans), untuk membangun delapan twin block rumah susun sewa (Rusunawa) khusus untuk buruh.
Rusunawa tersebut, rencananya akan dibangun dua di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor. ‘’Pembangunan Rusunawa ini, sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan buruh,’’ ujar Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan kepada wartawan, akhir pekan lalu.
Menurut Heryawan, kepastian penyediaan perumahan khusus buruh tersebut diperoleh setelah dirinya menandatangani naskah kerja sama dengan Menpera Djan Faridz dan Menakertrans Muhaimin Iskandar. Selain Jabar, Menpera dan Menakertrans menandatangani kerja sama juga dengan Gubernur DKI Jakarta, Banten, Jateng, Jatim, dan Gubernur DIY.
Heryawan menjelaskan, dalam naskah kesepahaman tersebut disebutkan, Kemenpera menyediakan anggaran untuk pembangunan Rusunawa buruh berikut fasilitas instalasi listrik dan air. Sementara Pemerintah Provinsi, diwajibnya menyiapkan lahan dan furniturnya.Untuk koordinasi penentuan lokasi dan organisasi calon penghuni, diatur oleh Kemenakertrans dengan pemerintah daerah. Pusat pun, melibatkan kalangan pengusaha dan organisasi pekerja.
Selain di Bekasi dan Bogor, menurut Heryawan, Pemprov Jabar pun sedang mengupayakan pembangunan rusunawa di kota/kabupaten lain. Untuk Rusunawa yang ada di kedua daerah tersebut, bentuknya blok kembar Rusunawa terdiri atas 112 unit. Satu unit Rusunawa, akan menampung sekitar 100 pekerja. Jadi, satu blok kembar Rusunawa mampu menampung sekitar 11.200 pekerja. Anggaran yang disiapkan Kemenpera untuk pembangunan satu blok kembar rusunawa mencapai Rp 16 miliar.
Menurut Heryawan, dengan pembangunan delapan twin block, setidaknya sekitar 89.600 pekerja akan memperoleh rumah tinggal layak. Para buruh, akan menyewa dengan harga sewa sekitar Rp 300-400 ribu per bulan. Setelah menghuni rusunawa yang dibangun di sekitar komplek pabrik, maka pekerja dapat menghemat biaya transportasi. Karena, buruh bisa bekerja cukup dengan berjalan kaki. Ini berarti, dengan tinggal di rusunawa, salah satu komponen pengeluaran tetap para buruh dapat dihilangkan.
‘’Kami semua tahu, biaya transportasi cukup besar. Karenanya, kami yakin, penyediaan rusunawa akan meningkatkan kesejahteraan teman-teman pekerja secara signifikan," katanya.
Ditambahkan Heryawna, untuk semakin memantapkan kesejahteraan kaum buruh, Pemprov Jabar dengan kementerian terkait juga berencana membangun rumah sakit yang juga khusus dibangun untuk buruh pekerja. "Rumah sakit pertama lokasinya, insyaAllah, di Bekasi," kata Heryawan.
Program khusus buruh ini, menurut Heryawan, didasari atas pentingnya posisi kalangan pekerja dalam pembangunan ekonomi. Karenanya, Pemprov Jabar menggandeng kalangan pengusaha dan Pemerintah Pusat untuk terus berusaha memenuhi kebutuhan dasar pekerja. "Tanpa pekerja, tidak terbayangkan bagaimana kami membangun perekonomian nasional dan daerah," kata Heryawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika