REPUBLIKA.CO.ID, “Saya ini lahir dari keluarga miskin. Jadi bumbu nasi gorengnya sederhana,” kata Susilo Bambang Yudhoyono.
Dengan detil ia menjelaskan racikan nasi goreng warisan keluarganya. Ia ditodong Wahyu Muryadi, pemred Tempo, yang menagih janji SBY. Saat melakukan perjalanan ke Jerman dan Hongaria, presiden berjanji akan membuatkan nasi goreng untuk para pemimpin redaksi. SBY pun tertawa pelan dan siap memenuhi janjinya.
Dialog dan bincang-bincang serius tapi ringan antara 15 pemimpin redaksi dan lima wartawan senior dengan Presiden berlangsung di Istana Negara, Jumat (15/3). Mereka adalah Rikard Bagun dan Joseph Osdar (Kompas), Putra Nababan dan Asep Setiawan (Metro TV), Shanti Krisanti dan Wahyu Adhitama (Radio Elsinta), Don Bosco Selamun (Beritasatu TV), Primus Dorimulu (Suara Pembaruan), Wahyu Muryadi (Tempo), Asro Kamal Rokan dan Syamsudin Ch Haesy (Jurnal Nasional), Gatot Triyanto (Trans TV), Arifin Asydhad (Detik.com), Hedy Lugito (Gatra), Nasihin Masha (Republika), Totok Suryanto (TV One), Nurjaman Mochtar (Indosiar dan SCTV), Niken Widiastuti (RRI), Farhat Syukri (TVRI), dan Akhmad Kusaeni (LKBN Antara).
Presiden didampingi Wapres Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Seskab Dipo Alam. Janji SBY untuk membuatkan nasi goreng akan diwujudkan pada pertemuan berikutnya di Istana Bogor pada Mei mendatang.
Nasi goreng itu hanya berbumbu bawang merah dan bawang putih. Sekitar 75 persen nasi biasa dan 25 persen lagi tiwul. “Rasanya krispi,” katanya. Asal diracik dengan komposisi yang pas, ia menjanjikan nasi goreng buatannya akan enak. Tiwul adalah singkong yang dipotong tipis dan kecil-kecil. Setelah dijemur sampai kering, baru dimasak.
Tak hanya itu, ia juga berjanji akan membuatkan rujak cingur. Kuliner jajanan khas Jawa Timur. Maklum SBY berasal dari Pacitan. Sekali lagi ia menjelaskan macam-macam bumbunya. “Ada tujuh macam,” katanya sambil menghitung dengan menggerakkan jarinya dan menyebut jenis bumbunya. Terasi, petis, gula, garam, asam, pisang batu, dan kacang tanah.
Dari kuliner, pembicaraan pun mengalir ke soal ekonomi, politik yang mahal, KPK, Partai Demokrat, subsidi BBM, harga bawang putih dan bawang merah, sampai ke pertemuan SBY dengan para jenderal dan ulama. Semua dibicarakan secara terbuka dan tanpa ada off the record. Dari pertemuan itu disepakati akan dilakukan secara rutin tiap dua bulan, awalnya tiap tiga bulan namun dinilai terlalu lama.
SBY mengaku tak merancang untuk meninggalkan legacy (warisan kebijakan yang berkesan luas) tertentu. “Biarkan mengalir saja, dan biarkan rakyat yang menentukannya,” katanya. Ia berharap rakyat tahu bahwa ia memimpin di saat paling susah dan di masa transisi. Namun satu cita-citanya, setelah presiden baru terpilih pada 2014 nanti ia akan mengundangnya khusus ke Istana. Ini yang ia harapkan akan menjadi tradisi baru. Karena selama ini tak terjadi hal demikian. “Rakyat ingin pemimpinnya harmonis dan rukun. Mereka gembira sekali jika itu terjadi,” katanya. Peralihan dari Sukarno ke Soeharto tak diawali dengan pertemuan seperti yang ia idealkan nanti. Demikian pula peralihan dari Soeharto ke BJ Habibie. Walau tak ada masalah tertentu, juga tak terjadi pertemuan antara Habibie dan Abdurrahman Wahid. Dari Gus Dur ke Megawati Soekarnoputri serta dari Megawati ke SBY juga tak ada pertemuan.
Setelah menjadi Presiden, SBY mengaku rajin berkomunikasi dan berdiskusi secara one on one dengan para mantan presiden dan para mantan wapres. Kendati beberapa kali bertemu dalam suatu acara, SBY mengakui belum pernah ada pertemuan one on one dengan Megawati. Karena itu ketika pertemuan terakhir dirinya dengan Megawati yang menyunggingkan senyum di acara penganugerahan gelar doktor honoris causa ke Taufiq Kiemas beberapa waktu lalu, rakyat senang. Banyak orang yang menyampaikan hal itu ke SBY.
Ia ingin menyapa dan berkomunikasi ke semua pihak. Ia mengaku setiap hari menerima 200 SMS dan harus ia jawab sendiri. Ia juga menerima tamu hingga pukul 01.30 dinihari. Karena itu pertemuan dengan para jenderal, ulama, dan kemudian para pemred merupakan hal yang rutin. Itu pun bukan atas inisiatifnya. “Mereka yang meminta. Kalau saya yang memanggil takut dituduh brainwashing, memengaruhi,” ujarnya.
Namun penilaian kritis tetap dikemukakan para pengamat. Ada yang menilai bahwa SBY sedang berusaha mencari perlindungan setelah ia tak lagi menjadi presiden, terutama karena ada tuduhan dirinya dan keluarganya terlibat korupsi. Ada juga yang menyebutkan bahwa dirinya mulai terpojok, terutama setelah prahara di Partai Demokrat. Ada pula yang menyebut SBY sedang berusaha merebut kembali panggung politik setelah beberapa pekan panggung itu menjadi milik Anas Urbaningrum. Anas mengaku sebagai bayi yang tak dikehendaki SBY sehingga harus digulingkan dari jabatan ketua umum Partai Demokrat. Ada istilah nabok nyilih tangan, memukul dengan meminjam tangan KPK.
SBY membantah semua tuduhan dan penilaian miring tersebut. Ia mengaku tak pernah mengintervensi KPK untuk mentersangkakan Anas. Ia juga membantah soal tuduhan korupsi, termasuk oleh keluarganya. “Insya Allah saya menjaga amanah. Demi Allah,” katanya.
Di tengah ketegangan, Pemred detik.com mengajak SBY untuk bermain volley yang merupakan hobi SBY sejak muda. “Saya tak berhenti bermain volley,” katanya. Namun kini ia tak lagi leluasa. Ini bukan karena ia sibuk menjadi presiden, tapi karena ada masalah di lututnya.
Ia pernah meminta pertimbangan ke Rita Subowo, ketua Komite Olimpiade Indonesia. “Pake matras Pak,” sarannya. Ia juga meminta pertimbangan dokter. “Kata dokter ada satu solusi. Apa? Berhenti bermain volley,” kata SBY yang disambut tawa para pemimpin redaksi. Namun rupanya SBY punya solusi sendiri. Netnya diturunkan sehingga tak perlu meloncat untuk melakukan smash. Permainan itu pun disepakati agar semua pemain tak boleh melompat. “Tapi Pak Sudi suka melanggar,” katanya melirik ke Sudi Silalahi.
SBY berucap, ia hanya ingin segala kritik dilakukan secara fair dan imbang. Apa yang sudah dicapai di masa pemerintahannya juga harus diungkapkan. “Tujuannya agar tetap terbangun optimisme,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika