REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- TNI dinilai masih belum sepenuhnya rela melepaskan kepemimpinan nasional. Hal tersebut bisa dilihat dari rekomendasi purnawirawan Jenderal TNI tentang nama-nama calon presiden yang diusulkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Saiful Umam menjelaskan, tentu saja pihak militer masih punya agenda politik. Meski pun sudah ada reformasi TNI untuk tak ikut serta dalam kegiatan politik praktis. 

"Tapi belum sepenuhnya rela untuk melepaskan kepemimpinan nasional kepada sipil atau merekomendasikan tokoh-tokoh sipil yang bisa mengikuti arahan TNI," katanya saat dihubungi Republika, Jumat (15/3).

Menurut Saiful, hal tersebut diindikasikan dengan kata-kata TNI masih melakukan monitor. Seperti disampaikan oleh salah satu jenderal purnawirawan. Kata-kata monitor itu berarti TNI berkepentingan untuk mengajukan atau menjegal calon-calon yang dianggap potensial menjadi presiden.

"Jadi ini bukan sekedar usulan biasa saja dari TNI kepada presiden," katanya.

Pertemuan SBY dengan tujuh jenderal purnawirawan TNI beberapa hari lalu tidak hanya membahas kondisi perpolitikan Tanah Air. Namun juga tentang kandidat calon presiden (capres) yang disodorkan tujuh jenderal tersebut. 

Hal ini diungkapkan mantan Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal (Purn) Suaidi Marasabessy. Enam calon presiden yang dibahas dalam pertemuan itu, sebut Suaidi, adalah Joko Widodo, Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, dan Prabowo Subianto. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika