REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG--Penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah perbatasan rawan penyelewengan dan penimbunan. Pengawasan pemerintah dalam distribusi pupuk bersubsidi hingga ke tangan petani dianggap kurang maksimal. Petani pun berisiko kekurangan pupuk, karena penyaluran pupuk yang kurang tepat.
Staf ahli Gabungan Kelompok Tani Alam Sari Kabupaten Bandung, Dede Badrul Munir menegaskan penyaluran pupuk bersubsidi mulai dari pabrik sampai ke kios-kios pengecer sudah dipantau dengan baik oleh pemerintah. Ia juga menekankan kesesuaian antara kuota dengan suplai pupuk
"Kekhawatirannya ada ada kelebihan pasikan pada suatu daerah, sedangkan daerah lain kekurangan. Nah yang berlebih pasokan ini biasanya rawan penyelewengan atau penimbunan," ujarnya, Kamis (14/3).
Ia menilai kawasan perbatasan menjadi daerah yang paling rawan terjadinya penyelewengan pupuk bersubsidi. Dede mengatakan, daerah perbatasan seperti Kabupaten Bandung dan Cianjur merupakan daerah perkebunan yang membutuhkan pupuk sepanjang musim.
"Kalau di perkebunan kan berbeda dengan pertanian sawah yang hanya membutuhkan pupuk pada musim tanam tertentu. Kalau di perkebunan hampir sepanjang tahun butuh pupuk. Nah di daerah perbatasan ini yang paling rawan," kata dia.
Petani, ujarnya, juga mengkhawatirkan adanya suplai yang tidak tepat waktu. Permasalahannya, pada waktu yang bersamaan, ada daerah lain yang lebih membutuhkan pupuk.
Oleh karena itu, pantauan ketat harus dilakukan mulai dari pabrik, agen, dan kios-kios pengecer. "Petani juga kan sulit mengetahui bagaimana suplainya. Apalagi terbilang kami ini kan hanya penerima manfaat. Jadi yang terpenting, kami bisa mendapatkan pupuk tepat waktu," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika