Selasa 12 Mar 2013 09:19 WIB

Jabar Wajibkan Program Penanggulangan Kemiskinan

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: M Irwan Ariefyanto
Ahmad Heryawan
Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
Ahmad Heryawan

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mewajibkan semua dinas di lingkungannya untuk membuat program penanggulangan kemiskinan. Hal itu dilakukan, demi pencapaian target tiga besar nasional dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKID) dan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD).

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk meneliti, menelisik urusan kemiskinan. Hasil kegiatan itu, akan menjadi bahan untuk membuat program penanggulangan kemiskinan. "Nanti program penanggulangan kemiskinan harus ada di semua OPD," ujarnya usai menerima Tim Penilai EKPPD-LPPD 2011 dalam ekspose Prestasi Kinerja Tahun 2009-2011 tentang Kesejahteraan Masyarakat, Good Governance Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah di Ruang Sangga Buana Gedung Sate, Senin (11/3).

Heryawan mengatakan, setiap OPD akan memiliki program pengentasan kemiskinan sesuai dengan lingkup kerjanya masing-masing. Masyarakat di sektor kerja OPD tersebut, akan dilibatkan dalam setiap program kerja dan kegiatan lainnya.

Heryawan mencontohkan, Dinas Pertanian akan memiliki program dengan tujuan utama menyejahterkan petani dan masyarakat lain yang terlibat dalam sektor pertanian. Hal yang sama, dilakukan juga oleh Dinas Perikanan yang berprogram meningkatkan kesejahteraan nelayan.  "Kalau, Dinas Bina Marga nantinya akan memiliki proyek pembangunan jalan yang melibatkan banyak tenaga kerja," katanya.

Selain penurunan kemiskinan, Heryawan berharap, program itu akan mendongkar peringkat Jabar masuk dalam tiga besar terbaik nasional penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD).

Saat ini Jabar masih berperingkat enam besar nasional. Heryawan optimistis, target masuk tiga besar itu bisa segera terwujud mengingat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jabar telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi itu, dianggap menjadi salah satu faktor pendorong pencapaian lainnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement