REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosiolog Tamrin Amal Tomagola mengibaratkan masalah yang tidak kunjung usai antara TNI dan Polri seperti kue lapis.
Lapisan bawah adalah masalah ekonomi, lapisan menengah masalah kelembagaan dan lapisan atas adalah masalah mental. Penyelesaian masalah tersebut harus mencakup ketiganya.
"Penyelesaiannya harus di struktur organisasi sehingga bisa mengikuti prinsip wewenang masing-masing," ujar Tamrin, Sabtu (9/3).
TNI sebagai penjaga kedaulatan negara sudah benar posisinya berada di bawah Menteri Pertahanan. Sedangkan polisi yang memiliki wewenang menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri, katanya, sebaiknya berada di bawah Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan HAM.
Tamrin berpendapat kedudukan Polri yang langsung di bawah presiden mengakibatkan Polri besar kepala.
Ia juga mengingatkan persoalan pembakaran Mapolres Okan Komering Ulu (OKU) bukanlah masalah yang sederhana. Bentrokan TNI-Polri merupakan akumulasi masalah ekonomi, lembaga dan mental. Pembinaan mental perlu dilakukan sejak dari masa pendidikan prajurit.
Tamrin juga menyinggung masalah perebutan lahan perkebunan antara TNI-Polri. Menurutnya TNI harus mau mundur dan menyerahkan persoalan keamanan kepada polisi.
"Sudah dibuat peta di seluruh Indonesia, dimana ada sumber daya alam dan bisnis marak di situ, maka konflik polisi dan tentara pasti ada," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
